RSS
Gambar

dsc00207.jpg

 
Tinggalkan komentar

Posted by pada Agustus 12, 2013 in Uncategorized

 

Perbandingan Hukum Pidana

 

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA

Alur Perkembangan

  • Mulai berkembang abad 19
  • Berawal dari minat perseorangan, kemudian didukung oleh kelembagaan seperti Institut Perbandingan Hukum di College de France tahun 1832 dan di University of Paris tahun 1846

Beberapa istilah perbandingan hukum pidana yang dikenal antaralain :
1.Comparative Law;
2.Comparative Jurisprudence;
3.Foreign Law;
4.DroitCompare;
5.Rechtgelijking
6.Rechverleichung

Pengertian
Black’s Law Dictionary: Comparative Jurisprudence adalah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum denga nmelakukan perbandingan berbagai macam sistem Hukum)
(the study of principles of legal science by the comparison of various systems of law) baca selengkapnya

 
Tinggalkan komentar

Posted by pada Desember 13, 2012 in Uncategorized

 

Dasar Hukum Sejarah LPM

baca selengkapnya

 

3 Komentar

Posted by pada Desember 13, 2012 in Uncategorized

 

Makalah- penyusunan prog kerja LPM (Partisipatif )

Bagaimana Menyusun Program kerja terpadu ( Partisipatif )

oleh : I Made Mandi Widhiana, SH.MH ( Tim DPD LPM Prov. Bali )

I. Pemberdayaan dan Tugas LPM

Menurut Perda Desa Pekraman (Perda Prov.Bali No.3/2001) menyebutkan pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar keberadaan desa pakraman dapat lestari dan makin kokoh sehingga berperan positif dalam pembangunan . Selanjutnya dalam temu Nasional LKMD di Bandung. Pemberdayaan mempunyai dua makna :

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat ( to give ability or enable ) melalui penetapan berbagai kebijakan dan program-program pembangunan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat terutama melalui program pembangunan ekonomi dan program pembangunan sosial budaya .

2. Memberi wewenang secara proporsional kepada masyarakat untuk pengambilan keputusan ( to give authority ) dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri .

Dengan demikian upaya pemberdayaan masyarakat memiliki makna “ memampukan dan memandirikan masyarakat ( Surjadi Sudirja , 2000 : 22) baca selengkapnya

 
2 Komentar

Posted by pada Desember 13, 2012 in Uncategorized

 

MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN DESA YANG TRANSPARAN


MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN DESA YANG TRANSPARAN

Untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik hal yang patut didahulukan adalah bagaimana mewujudkan Tata Pemerintahan Desa Yang Trasparan, dengan adanya keterbukaan maka akan memunculkan kepercayaan ( trust ) dari masyarakat yang selanjutnya akan mendorong munculnya partisipasi dan pada akhirnya akuntabilitas akan dapat diwujudkan. Transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan non pemerintahan dengan menyediakan informasi, berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan non pemerintahan yang bebas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam UU No 14 Tahun 2008 Pasal 1 yang sebut dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sedangkan Badan Publik menurut UU No 14 Tahun 2008 Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Dari penjelasan diatas dapat kita ambil kesimpulan Badan Publik yang ada di desa dapat berupa lembaga lembaga pemerintahan dalam hal ini adalah Pemerintah Desa dan BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa ( LKMD, PKK, Karang Taruna dsb) serta lembaga lembaga ekonomi yang ada di desa ( Koperasi Desa, BUMDSes dsb ).

(diambil dari beberapa sumber ) Kakpenyu.com

 
Tinggalkan komentar

Posted by pada Desember 13, 2012 in Uncategorized

 

Kegiatan Lomba Desa /Kelurahan Tanjung Benoa 2010

Suasana Penilaian Lomba Desa di Kelurahan Tanjung Benoa 2010

Kelurahan Tanjung Benoa akhirnya keluar sebagai Juara Tk 1 Lomba Kelurahan Tk Provinsi Bali, dan meraih Juara Tiga Nasional ” Selamat buat masyarakat Kelurahan Tanjung Benoa ‘ kakpenyu.com

Lomba Desa

 
Tinggalkan komentar

Posted by pada Desember 13, 2012 in Uncategorized

 

Hukum Agraria

HUKUM AGRARIA

PENGERTIAN DAN ASAS-ASAS HUKUM AGRARIA

oleh : I MADE MANDI WIDHIANA,SH.MH , Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Denpasar

 

Poto Kakpenyu 2011

Pengertian Hukum Agraria

Sebagaimana dalam UUPA ( UU no 5 Tahun 1960 ) tentgang istilah agraria tidak disebutkan dalam penjelasan UUPA. Selanjutnya pengertian tersebut kita dapat dalam kamus besar berbahasa Indonesia dimana Istilah tanah (agraria) berasal dari beberapa bahasa, dalam bahasa ” latin agre “ berarti tanah atau sebidang tanah . agrarius berarti persawahan, perladangan, pertanian. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia agraria berarti urusan pertanahan atau tanah pertanian juga urusan pemilikan tanah, dalam bahasa inggris agrarian selalu diartikan tanah dan dihubungkan usaha pertanian, sedang dalam UUPA mempunyai arti sangat luas yaitu meliputi bumi, air dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Hukum agraria dalam arti sempit hanaya menyangkut permukaan bumi yaitu tganah itu sendiri yang selanjutnya merupakan bagian dari hukum agraria dalam arti luas yaitu hukum tanah atau hukum tentang tanah yang mengatur mengenai permukan atau kulit bumi saja atau pertanian baca selengkapnya

 
Tinggalkan komentar

Posted by pada Desember 13, 2012 in Uncategorized

 
 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.